UN dan Isu Kunci Jawaban

UJIAN NASIONAL DAN ISU BEREDARNYA KUNCI JAWABAN

Pelaksanaan ujian nasional yang mekanisme, prosedur, dan instrumennya diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 dan langkah-langkahnya diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN menyisakan beberapa permasalahan. Satu di antaranya berkaitan dengan isu beredarnya kunci jawaban. Isu yang mulai terdengar nyaring sejak lima tahun terakhir terus saja bergulir. 

Berbagai klarifikasi dari berbagai pihak tidak serta merta mampu menghapus citra jelek pelaksanaan UN. Apakah pelaksanaan UN yang belum seluruhnya ideal ini berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil UN?

Ujian nasional sebagai salah satu cara mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dikembangkan dan diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bekerjasama dengan instansi terkait. UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Selain didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian seperti sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, beracuan kriteria, dan akuntabel, UN juga memenuhi persyaratan substansi, konstruksi,  bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Bahkan, tahun ini BSNP telah membuat formasi duduk yang menyulitkan peserta ujian  berpaket sama bekerja sama. Formasi terakhir ini pun menjadi sia-sia karena kunci jawaban tidak beredar dari peserta satu ke peserta lain di satu ruang atau antarruang. Menurut isu, setiap siswa menerima lima paket kunci jawaban. Lima paket soal yang baru dua tahun diujikan pun gagal menghambat laju isu kunci. Mulai tahun ini setiap peserta ujian diharuskan menulis ikrar kejujuran pada keenam LJK dan pengawas  diharuskan menandatangani pakta integritas sebanyak mapel UN yang diawasi. Ini dilakukan untuk mempertinggi kredibilitas hasil UN.

Hasil UN dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, hasil UN digunakan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan. Untuk itulah pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN. Pemanfaatan hasil UN yang tidak kalah pentingnya yaitu  sebagai acuan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah hasil UN yang masih dihantui isu kunci ini cukup representatif untuk berbagai pemanfaatan? Apabila isu kunci belum tumbang, pemanfaatan hasil UN untuk berbagai keperluan bakal menimbulkan permasalahan baru di dunia pendidikan. Hasil UN yang kredibilitasnya rendah tidak akan memberi gambaran yang tepat tentang kompetensi-kompetensi yang sudah dan yang belum dikuasai siswa.

Sebagai salah satu syarat kelulusan, hasil UN masih bisa ditoleransi karena masih ada variabel  lain sebagai penentu yaitu Nilai Sekolah yang diperoleh dari penghitungan nilai semester 3, 4, 5, dan hasil ujian sekolah. Nilai UN berkontribusi 60% sedangkan Nilai Sekolah 40%. Itu pun masih disertai penilaian akhlak mulia dan kepribadian melalui rapat dewan pendidik.

Pemanfaatn hasil UN sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu perguruan tinggi tampaknya masih harus terus menunggu entah sampai berapa tahun lagi. Perguruan tinggi sebagai user belum mengapresiasi positif hasil UN. Apakah ini terjadi karena perguruan tinggi telah menerjemahkan isu menjadi sebuah fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya?

Jika isu itu benar, kita bisa membayangkan peta mutu program dan/atau satuan pendidikan seperti apa yang akan tercipta. Ini bisa berakibat pada pemberian pembinaan dan bantuan yang tidak tepat kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Bisa-bisa satuan pendidikan yang seharusnya memperoleh bantuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan malah menjadi satuan pendidikan yang dikunjungi banyak pihak untuk keperluan studi banding karena keberhasilannya memperoleh nilai UN tinggi.

Sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil telah dibangun secara nasional. Namun, itu belum cukup untuk membuat UN benar-benar jujur tanpa isu. Mungkinkah kita perlu mempertimbangkan bentuk-bentuk soal yang tidak hanya pilihan ganda, tetapi bentuk lain seperti esai baik terbatas maupun bebas? Semoga segera muncul formula yang menjamin pelaksanaan UN jujur tanpa isu.